Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan sebuah visi penting: perguruan tinggi agar tidak boleh menjadi "menara gading" ilmu pengetahuan. Sebaliknya, kampus harus turun tangan dan menjadi bagian dari solusi bagi persoalan nyata di daerah. Secara khusus, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, perlunya perguruan tinggi terlibat aktif menangani masalah mendasar, mulai dari pengelolaan sampah hingga penataan kota agar lebih asri dan humanis.

Menteri Brian menindaklanjuti arahan ini dengan menyiapkan sebuah tim khusus di setiap perguruan tinggi untuk membantu pemerintah daerah (Pemda) menyelesaikan tantangan lokal. Nantinya, tim tersebut akan bertindak sebagai asisten strategis bagi kepala daerah.

Harus diakui, narasi tentang perlunya kehadiran perguruan tinggi dalam pembangunan daerah sudah lama digaungkan. Sebagai orang yang pernah mendalami tiga dunia—akademisi (dosen dan rektor), aktivis organisasi masyarakat, hingga birokrasi (anggota legislatif dan bupati)—saya melihat ada peluang besar dalam sinergi ini. Ruang kolaborasinya jauh lebih luas daripada sekadar urusan sampah dan tata kota; ini adalah tentang berbagai tantangan struktural yang perlu diselesaikan secara proaktif oleh para pihak dalam ekosistem pembangunan daerah.

Selama ini, kehadiran perguruan dalam pembangunan daerah sering kali berjalan atas dasar kepentingan jangka pendek masing-masing pihak. Pemerintah daerah umumnya mengundang perguruan tinggi hanya untuk keperluan formalitas seperti kajian, penyusunan naskah akademik, pengabdian masyarakat (KKN mahasiswa), atau peningkatan kapasitas aparatur. Bagi perguruan tinggi, undangan tersebut sudah dianggap sebagai “kemewahan” untuk menuntaskan misi pengabdian masyarakat dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Selebihnya, interaksi perguruan tinggi dan daerah hanya terjadi untuk keperluan penelitian internal dosen.

Paradigma “asistensi berbasis kepentingan masing-masing” ini sudah saatnya kita ubah menjadi kolaborasi ekosistem. Problem pembangunan daerah harus dilihat sebagai tantangan bersama, di mana setiap pihak menjalankan perannya secara sinergis dan setara.

Pertukaran Nilai: Lebih dari Sekadar Kerja Sama

Sinergitas antara perguruan tinggi dan Pemda hanya akan berkelanjutan jika terjadi value exchange (pertukaran nilai) yang saling menguntungkan. Perguruan tinggi memiliki modal intelektual, fasilitas laboratorium, dan energi kreatif mahasiswa. Di sisi lain, Pemda memegang daftar masalah nyata di lapangan, kewenangan anggaran, otoritas tata kelola, serta kapasitas mengoordinasikan multipihak.

Untuk melengkapi ekosistem ini, peran pelaku usaha sangat krusial dalam mengubah masalah menjadi peluang ekonomi melalui penciptaan produk bernilai tambah. Sementara itu, warga masyarakat bertindak sebagai aktor utama pembangunan sekaligus pemilik modal sosial yang harus terus bertumbuh.

Dalam teori manajemen modern, model ini selaras dengan konsep Triple Helix (Etzkowitz & Leydesdorff) yang kini telah berevolusi menjadi Penta Helix. Kerja sama ini tidak lagi sekadar melibatkan pemerintah dan akademisi, melainkan mengintegrasikan secara utuh peran pelaku usaha, masyarakat, dan media.

Lima Fokus Penguatan Ekosistem

Keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan daerah setidaknya harus menyasar lima pilar utama:

1. Penguatan SDM: Transformasi dan peningkatan kapasitas manusia di semua lini secara berkelanjutan.

2. Modal Sosial: Memperkuat rasa saling percaya (trust) dan jejaring kolaborasi di tengah masyarakat.

3. Lingkungan Hidup: Menghadirkan solusi sirkular untuk isu sampah, energi, dan penataan ruang.

4. Infrastruktur Sosial-Ekonomi: Mewujudkan tata kota/daerah yang mendukung hidup nyaman, sehat dan produktif, termasuk pengembangan model bisnis lokal dan kewirausahaan warga.

5. Modal Data: Pembangunan basis data yang akurat sebagai pijakan utama dalam melahirkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) sekaligus sebagai sumber pengetahuan.

Kontribusi nyata perguruan tinggi dapat hadir melalui inovasi sosial para dosen, peran mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of change) di lapangan, serta artikulasi pengetahuan yang berbasis pada kearifan lokal.

Belajar dari Praktik Baik di Bojonegoro

Hingga tahun 2000, Kabupaten Bojonegoro tercatat sebagai salah satu kabupaten termiskin di Jawa Timur dan berada di kelas ketiga pada tahun 2008. Sejarah Bojonegoro memang lekat dengan kemiskinan. C. L. M. Penders (1984) bahkan menyebut fenomena ini sebagai “endemic poverty in North-east Java.” Tanah gerak, banjir tahunan luapan Bengawan Solo, kekeringan ekstrem saat kemarau, konflik sosial, keterbatasan lahan pertanian, tingkat pendidikan yang rendah, serta pemerintahan yang tidak efektif menjadi faktor utama lingkaran setan kemiskinan terebut.

Saat awal memimpin Bojonegoro, dengan jumlah penduduk hampir 1,3 juta jiwa dan luas wilayah tiga kali lipat DKI Jakarta, APBD kami hanya berkisar 850 miliar rupiah. Angka yang jauh dari cukup untuk membangun infrastruktur dasar.

Di sinilah strategi “jualan masalah” kami lakukan kepada berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. Kampus-kampus besar seperti IPB, UGM, UIN Surabaya, Unair, hingga kampus lokal di Bojonegoro hadir menyambutnya lewat implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.

Salah satu contoh konkretnya adalah penerapan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) oleh Prof. Muladno dari IPB. Program ini berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan peternakan warga. Masalah kepemilikan ternak yang tersebar dan hanya dikelola sebagai kerja sambilan diubah menjadi gerakan belajar bersama, peningkatan kualitas ternak, efektivitas tenaga kerja, serta adopsi kewirausahaan (entrepreneurship).

Tantangan hama, produktivitas hasil tani, penciptaan nilai tambah, hingga inovasi sosial melalui collaborative farming menjadi ladang kolaborasi subur bersama perguruan tinggi. Hasilnya, bukan hanya masalah teknis di lapangan yang terselesaikan, melainkan juga terjadi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Pemda menjadi fokus pada masalah rakyat dan mengubah penyelesaian masalah tersebut sebagai fungsi utamanya. Kolaborasi ekosistem ini berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Bojonegoro; pada tahun 2016, untuk pertama kalinya Bojonegoro berhasil melompat ke posisi 11 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Mekanisme Ekosistem dan Kepemimpinan Holistik

Banyak perguruan tinggi dan pemda gemar membuat Nota Kesepahaman (MoU) hanya untuk keperluan pemenuhan administrasi akreditasi atau formalitas belaka. Agar komitmen ini tidak berhenti sebagai dokumen di atas kertas, belajar dari pengalaman Bojonegoro, diperlukan delapan langkah mekanisme: mulai dari penajaman fokus masalah, identifikasi celah (gap) visi daerah, pemetaan potensi, hingga penyediaan Ruang Pembelajaran Bersama (Co-Learning Space).

Namun, syarat utama dari efektivitas mekanisme adalah kesadaran sistem (system awareness). Kita harus menyadari bahwa perubahan berkelanjutan tidak akan terjadi tanpa keterlibatan semua pihak sebagai agen yang produktif dan kontributif.

Di sinilah peran pemimpin diuji untuk mengaplikasikan Kepemimpinan Ekosistem (ecosystem leadership) atau kepemimpinan holistik—sebuah model kepemimpinan berbasis kesadaran yang terus diperjuangkan oleh Yayasan Upaya Indonesia Damai atau dikenal juga sebagai United In Diversity (UID) sejak tahun 2003.

Saat kampus dan daerah bersatu dalam satu frekuensi pembelajaran (co-sensing dan co-creating), maka masalah pelik akan terurai, ilmu pengetahuan akan terus terasah di atas realitas, dan pembangunan berkelanjutan bukan lagi sekadar slogan, melainkan realitas yang hidup di tengah masyarakat.

Jakarta, 8 Mei 2026